Instansi Penegak Hukum Gagal Total Berantas Korupsi

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada sidang bersama DPR kemarin mendapat banyak tanggapan dari para politisi. Sebab dalam pidato tersebut Presiden SBY masih menyinggung masalah maraknya praktek korupsi di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari pesimis terhadap kinerja pemerintah untuk bisa menuntaskan kasus korupsi di Indonesia.

"Jangankan memberantas korupsi, bahkan mencegah korupsi baru pun pemerintah terseok-seok. Buktinya lihat saja begitu banyak kasus-kasus korupsi baru terus bermunculan dalam skala yang makin masif saja," jelasnya kepada Okezone di Jakarta, Jumat (17/08/2012).

Bahkan, dengan tegas Hajriyanto menyatakan bahwa instansi penegak hukum yang ada di Indonesia saat ini justru gagal dalam melakukan penuntasan kasus-kasus korupsi.

"Satuan pengawasan internal seperti Inspektorat Jenderal dan Insperektorat Daerah, BPKP, kejaksaan dan kepolisian, ternyata tidak mampu, bahkan gagal total, mencegah terus membesarnya korupsi di negeri ini," tegasnya.

Untuk itu politisi Partai Golkar ini menyarankan kepada pemerintah agar melakukan tindakan tegas yang dimulai dari ketegasan terhadap institusi penegak hukum tersebut, dengan cara mengganti pejabatnya yang tidak bekerja dengan baik dalam pemberantasan korupsi.

"Tidak ada seorangpun ragu bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Insperektorat Daerah, BPKP, kejaksaan dan kepolisian adalah aparat pemerintah. Maka jika mereka tidak berfungsi dengan baik pecat saja mereka itu," tandasnya.
(put)