Pengamat: Kasus Hambalang Harus Diambilalih Presiden, Bukan DPR

Presiden SBY (foto: dok Okezone)

JAKARTA -  Pakar Politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah menduga ada penguasa yang saling melindungi sehingga mengakibatkan penegakan hukum dalam kasus korupsi pembangunan sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat cacat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun diminta segera mengambilalih kasus ini.

"Ya saling melindungi pasti, tersandera tadi. Mungkin Anas juga punya rahasia Presiden (SBY), Andi juga punya, akibatnya penegakan hukum kita tidak berjalan. Secara politik juga tidak berjalan, ini parah sekali negara kita ini sekarang," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (11/6/2012).

Menurut pria yang akrab disapa Iber ini, Presiden SBY harus menangani kasus Hambalang dan segera mengambil keputusan yang tepat.

"Presiden harus mengambil alih semuanya, kenapa harus ditangani presiden? Karena dialah yang bisa. Tapi tetap perlu keberanian, ya saya tidak tahu kapan presiden bisa berbuat. Tetap di presiden, bukan di menteri, menko, satu orang saja yang bisa merubah Indonesia ini," tambahnya.

Dia juga menambahkan, jika masalah Hambalang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) makan tidak akan ada penyelesaiannya.

"Ke DPR itu tidak ada penyelesaian, dibentuk pansus, panja, akhirnya tidak ada kesimpulan diserahkan kepada lembaga hukum mandek juga. Ketika berbicara politik, ya muter-muter saja, seperti lingkaran setan kalau di politik itu," tutupnya.
(put)