Pemerintah Harus Perhatikan Kesejahteraan Hakim

Ilustrasi

JAKARTA - Pemerintah diminta memperhatikan peningkatan kesejahteraan yang dituntut para hakim dari seluruh Indonesia. 
 
Jika diabaikan, hakim dengan pendapatan rendah bisa tergoda melakukan kerja haram yang melanggar kode etik jabatan atau mengkomersialkan jabatannya.
 
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, kalau pemerintah masih konsisten dengan agenda penegakan hukum, keluh kesah para hakim itu justru harus diapresiasi. Mereka mengungkap, sekaligus menunjukan adanya kelemahan mendasar dalam agenda penegakan hukum di negara ini.
 
“Demi tujuan besar agenda penegakan hukum, keluhan hakim daerah harus direspons dengan kebijakan yang solutif," ujar Bambang melalui pesan singkatnya kepada okezone, Senin (8/4/2012).

Menurut dia, kesejahteraan para hakim penting untuk diperhatikan. jika tidak, para hakim akan melakukan perbaikan kesejahteraannya dengan cara apa pun. Bahkan, tak menutup kemungkinan menjamurnya suap juga disebabkan kesejahteraan para hakim yang minim.

”Memang, setinggi apa pun jabatan atau profesi yang disandang seseorang, jika kesejahteraan hidupnya di bawah standar rata-rata selalu saja akan muncul dorongan untuk memperbaiki kesejahteraan dengan cara lain. Misalnya mencari dan menekuni kerja sampingan,“ jelasnya.
 
Dalam sejumlah kasus, kata Bambang, tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum, modus yang dipilih umumnya komersialisasi jabatan. Dari tawar menawar pasal-pasal dakwaan, sampai jual beli rencana tuntutan.
(abe)